PEMERINTAH menyadari alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dikucurkan ke SD dan SMP belum mampu secara signifikan meningkatkan mutu pendidikan dasar sembilan tahun. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk bisa meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dasar untuk mendukung penuntasan wajib belajar yang bermutu.
”Untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis itu bukan hanya butuh komitmen politik, tapi juga kapasitas finansial. Jika pemerintah provinsi dan kota/kabupaten juga menyediakan anggaran yang besar, sebenarnya pendidikan dasar gratis di setiap daerah bisa terwujud,” kata Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas dalam diskusi Strategi Mewujudkan Pendidikan Dasar Bebas Biaya yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sosial di Jakarta, Rabu (9/7).
Suyanto mengatakan, dari penghitungan yang dilakukan, setiap kabupaten/kota idealnya bisa menambahkan dana pendidikan untuk SD dan SMP Rp 72,5 miliar per tahun. Penambahan ini akan bisa meningkatkan mutu pendidikan karena dana BOS yang diberikan pemerintah pusat baru mencapai sekitar 23 persen dari biaya ideal untuk setiap siswa.
Pengamat Pendidikan Utomo Danajaya mengatakan, pemerintah harus menjalankan pendidikan yang konstitusional. Artinya, pendidikan dasar itu harus diwujudkan secara gratis karena konstitusi telah menjamin hak semua warga negara untuk bisa mengakses pendidikan dasar yang bermutu secara gratis.
Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR, mengatakan, dalam kondisi keuangan negara saat ini memang sulit untuk meningkatkan BOS supaya memenuhi biaya ideal operasional untuk setiap siswa. Tambahan dana BOS yang dibutuhkan senilai Rp 34 triliun. (ELN)
Sumber: Harian Umum Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar